Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi


 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal antara lain :

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  2. pengoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  3. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  4. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
  6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

 

Tugas :

  1. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peratutan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  4. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang  transmigrasi, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
  6. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
  7. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
  8. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  9. imenerbitkan dan mengendalikan perizinan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan;
  10. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  11. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang tenaga kerja dan transmigrasi agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
  13. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
  14. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.